MUSYAWARAH Nasional (Munas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) memang baru diselenggarakan pada pertengahan Agustus mendatang. Namun, sejumlah nama kandidat ketua umum Kadin 2010-2015 sudah berseliweran. Beberapa nama yang terlihat serius maju menjadi orang nomor satu di organisasi para pengusaha itu, antara lain, Sandiaga S. Uno, Suryo B. Sulisto, dan Chris Kanter. Mereka bakal bersaing memperebutkan 129 suara pemilih yang terdiri atas 99 pengurus daerah dan 30 asosiasi yang masuk dalam Kadin.

Pemilihan kursi Kadin 1 memang dipercepat. Ini setelah sang ketua umum, M.S. Hidayat, terpilih menjadi menteri perindustrian. Mestinya Hidayat masih menjabat hingga empat tahun lagi di masa kepengurusan kedua. Namun, meski tak ada larangan resmi soal rangkap jabatan, Hidayat memutuskan mengundurkan diri sebagai ketua umum. Langkah itu juga sesuai dengan imbauan Presiden SBY yang minta Hidayat tak merangkap jabatan agar lebih berkonsentrasi.

Diakui atau tidak, kursi Kadin 1 saat ini kian strategis. Dua alumnus terakhir ketua umum Kadin, Hidayat dan Aburizal Bakrie, merasakan kursi empuk menteri. Bukan hanya itu. Menduduki kursi Kadin 1 juga bakal mempermulus lobi dengan petinggi negeri ini, bahkan negara asing. Yang pasti, ketua umum Kadin bakal punya akses luas di bidang ekonomi dan nonekonomi. Tak heran bila banyak yang memperebutkannya.

Di sinilah para pemilik suara mesti jeli menggunakan hak pilih. Jangan sampai memilih calon pemimpin Kadin yang tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas. Pemilik suara juga harus menjaga netralitas serta menjunjung tinggi profesionalitas. Dari situ diharapkan terpilih ketua umum yang benar-benar mau bekerja keras memajukan perekonomian bangsa.

Bagaimanapun, tantangan ekonomi Indonesia ke depan kian berat. Pemerintah tentu tak bisa sendirian mendongkrak kinerja perekonomian. Dibutuhkan kontribusi sektor swasta yang signifikan agar ekonomi nasional bisa melaju kencang. Nah, di sinilah dibutuhkan pemimpin Kadin yang mampu men-drive para anggotanya agar bergerak optimal.

Tanpa ada pemimpin organisasi yang kuat, setiap asosiasi yang menjadi anggota Kadin akan melakukan lobi yang menguntungkan kepentingan sendiri. Selain itu, Kadin ke depan tidak boleh menjadi perpanjangan tangan pihak tertentu. Apalagi, terafiliasi dengan partai politik. Hanya dengan posisi independen, Kadin bisa membawa kepentingan kalangan pelaku usaha untuk membantu percepatan pembangunan ekonomi nasional.

Yang tak kalah penting, pimpinan Kadin sebaiknya tidak lagi didominasi pengusaha bermodal besar. Sebab, bila selalu dipimpin pengusaha berkantung tebal, Kadin akan sulit memperjuangkan kepentingan seluruh pelaku usaha. Terutama yang bergerak di usaha kecil menengah (UKM), serta pengusaha di daerah. Karena itu, kita berharap pengurus di 33 Kadin daerah dan 30 asosiasi menggunakan hak pilih dengan benar. (*)