JAKARTA- Selama setahun terakhir, pemerintah telah menertibkan sekitar 3.000 di antara 10 ribu perusahaan tambang pemegang kuasa pertambangan (KP). Izin perusahaan-perusahaan itu diubah menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) agar tidak melanggar Undang-Undang.

“Kalau tidak dilakukan registrasi semacam itu, mereka  bisa dianggap perusahaan tambang ilegal,” ujar Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Setiawan di kantornya kemarin.
Dia menjelaskan, penertiban semacam itu dilakukan dalam rangka implementasi UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Pihaknya berharap, sebanyak 7.000 kuasa pertambangan (KP) yang belum ditertibkan bisa secepatnya memiliki IUP.

Namun Bambang memastikan registrasi tidak akan bisa dilakukan jika KP yang bersangkutan pernah melanggar aturan.
Salah satu pelanggaran yang bisa menjadi batu sandungan perusahaan tambang dalam memperoleh IUP antara lain, tidak melaksanakan kegiatan eksplorasi atau tidak mengantongi sertifikat analisis dampak lingkungan (AMDAL). “Misalnya, dalam satu wilayah ada tiga KP, kita harus pilih salah satu. Jika ada yang melanggar akan kita cabut izinnya,” ujarnya.
Menurut Bambang, sebenarnya ke-10 ribu Kuasa Pertambangan telah menyerahkan dokumen untuk mendapatkan izin registrasi tersebut. Namun tidak semua dokumen yang diserahkan lengkap.

“Proses melengkapi dokumen itu terkadang lama. Jadi bukannya izinnya ditolak, tapi belum semua bisa mengikuti aturan,” katanya.

Tahun ini, Dirjen Mineral dan Batu Bara juga telah melaksanakan program peningkatan nilai tambah mineral dengan mengembangkan industri smelter dan processing di dalam negeri. Pengembangan sektor pertambangan juga berupa kajian pengembangan nilai tambah. (wir/fat/jpnn)