Tudingan Pengamat Politik, Boni Hargens

JAKARTA-Gayus Halomoan Partahanan Tambunan tidak mungkin bekerja sendirian. Mafia hakum dan mafia pajak itu ditengarai ’bekerja’ berdasarkan arahan dan skenario dalang. Pengamat politik Universitas Indonesia, Boni Hargens yakin, istana memainkan peran di balik pembongkaran berbagai kasus yang menimpa Gayus Tambunan selama ini.
Langkah Istana ini dikhawatirkan akan menimbulkan resistensi dari jajaran dan institusi di bawah Istana maupun partai politik dan elitnya yang selama ini dikenal korup sehingga ada aksi serangan balik atas rencana itu.

”Saya sejak awal yakin, bahwa di balik berbagai langkah dan pernyataan Gayus ada Istana di belakangnya, sehingga dia bisa sebegitu beraninya membongkar berbagai ketidakberesan lem baga-lembaga negara maupun keterlibatan elit-elit parpol dalam berbagai bentuk penyelewengan terhadap Negara di depan publik,”
ujar Boni Hargens melalui surat elektronik yang disampaikannya kepada wartawan, Kamis (20/1).
Saat ini Boni sedang berada di Jerman, melanjutkan studi untuk program doktoral.

Dia mengatakan, jika analisanya benar, pihak yang paling disalahkan adalah Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH) yang bekerja tidak profesional. “Kerja seperti ini yang seharusnya tidak meninggalkan jejak, justru dikerjakan secara serampangan dan kotor sehingga jejaknya bisa terlihat dimana-mana,” katanya.

Menurut Boni Hargens, Satgas PMH, khususnya Denny Indrayana, telah memelintir kasus Gayus Tambunan untuk kepentingan-kepentingan yang melenceng dari kasus utama. “Satgas itu dibentuk, karena adanya ketidakpercaaan pihak Istana membereskan berbagai institusi yang korup. Namun karena Satgas kerjanya jorok dan ini merupakan kesalahan SBY yang memilih orang-orang seperti Denny Indrayana yang haus popularitas dan punya agenda pribadi, maka terjadi seperti itu,” ujarnya.

Meski begitu, dia meminta masyarakat mewaspadai Gayus Tambunan. Karena Gayus merupakan sosok yang licin.
“Jangan sampai pelaku korupsi ini kemudian dianggap menjadi pahlawan. Padahal Gayus dari berbagai pernyataanya menunjukkan memiliki sikap plin-plan,” tandas Boni.

Ketua DPP Partai Demokrat bidang Pemberantasan Mafia Hukum, Didi Irawady, juga menegaskan kalau Gayus Tambunan hanya sebagai pion. “Jangan hanya pion kecil yang dikorbankan seperti Gayus, Kompol Arafat dan AKP Sri Sumartini,” sebut Didi.

Ia menegaskan, vonis 7 tahun yang dijatuhkan pada Gayus, Rabu (19/1) lalu, hanya dalam kasus penerima suap. Tugas besar penegak hukum selanjutnya adalah mencari siapa pemberi suap kepada Gayus dan perantara pemberian suap.

“Ini kewajiban aparat untuk membongkar tuntas, apalagi diduga melibatkan pengusaha pengemplang pajak, para birokrat korup dan oknum petinggi penegak hukum,” ujar Anggota Komisi III DPR ini. Ia menegaskan, tidak boleh ada diskriminasi dalam penanganan kasus Gayus Tambunan.”Yang terpenting adalah apa kelanjutan setelah vonis ini,” pungkasnya.

Libatkan CIA, Gayus Dipojokkan

John Jerome Grice terus diburu polisi. Dia digadang-gadang menjadi otak pembuatan paspor atasnama Sony Laksono. Paspor tersebut, digunakan Gayus Tambunan berplesiran selama mendekam di dalam rutan Brimob Kelapa Dua. Di Indonesia, John menjalankan usaha jasa dengan bendera PT Integro Capital Partners. Perburuan bakal semakin seru setelah kantor John di Wisma Metropolitan II Jalan Jendral Sudirman ternyata sudah tutup akhir 2009 lalu.

Tias petugas resepsionis dari Wisma Metropolitan 2 melalui telepon menjelaskan, kantor yang disewa oleh John di lantai enam itu sudah tutup sekitar satu tahun yang lalu. Ia menjelaskan, dalam kantor yang disewa warga berkebangsaan Amerika kelahiran California 16 Mei 1970 itu, juga ditempati dua orang karyawan lainnya. “Sekarang masih kosong. Untuk sementara sambungan telepon langsung ke operator,” kata dia.

Tias menjelaskan, ia tidak terlalu mendalami aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerja di bawah bendera PT Integro Capital Partners tersebut. Dia mengatakan, hal itu adalah privasi dari pihak penyewa. Tetapi, ia mengetahui sekilas jika PT Integro Capital Partners bergerak dalam bidang pengurusan dokumen-dokumen. Termasuk juga pembuatan paspor, izin usaha, serta jasa pembuatan visa tinggal sementara bagi warga asing yang bekerja di Indonesia.

Jejak PT Integro Capital Partners juga terendus dalam catatan dokumen Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). PT Integro Capital Partners didirikan atas bantuan notaris (DS). Izin berdirinya perusahaan ini keluar pada 2008.

Keberadaan PT Integro Capital Partners juga terlacak di kawasan Jalan Kesatrian X Nomor 5 Matraman, Jakarta. Di kawasan yang menyatu dengan perumahan prajurit dan pensiunan TNI AD itu, PT Integro Capital Partners bekerjasama dengan PT Tyara Consultant. Menurut beberapa keterangan warga setempat, perusahaan jaringan PT Tyara Consultant itu terdengar asing.

“Di sini tidak ada PT (perseroan terbatas). Yang ada distributor elpiji tapi bukan PT,” ujar salah satu supir ojek yang mangkal di mulut Jalan Kestarian X. Di kawasan Jalan Kesatrian X sendiri, terdapat puluhan rumah bernomor 5.
Melalui nomor ponsel yang terpampang dalam website PT Tyara Consultant, penelusuran berlanjut ke Tomi. Dia adalah orang yang menjalankan PT Tyara Consultant. Tomi mengaku, sudah bekerja di bidang jasa pengurusan visa dan dokumen-dokumen kependudukan lainnya sejak 15 tahun. Rinciannya, empat tahun ikut orang, dan sebelas tahun berdiri sendiri.

Tomi menerangkan, dirinya dalam satu tahun bisa membuatkan visa untuk orang asing yang bekerja di Indonesia sampai tujuh hingga sepuluh visa. Dia mematok harga rata-rata Rp 7 juta untuk satu visa tinggal sementara. “Masa berlakunya cuma satu tahun. Kalau habis mereka buat lagi ke saya,” terang dia.

Nah, dalam perjalanannya Tomi mengaku kenal dengan orang yang bernama John dari temannya seprofesi. Perkenalan ini dimulai pada Mei 2008. Saat itu, John dalam keterangan visa tinggalnya di Indonesia berprofesi managing director (direktur pelaksana). “Dia (John) tidak bisa ngomong bahasa Indonesia,” terang Tomi. Dia juga menyebutkan, perawakan John cukup besar dan berkulit hitam.

Dalam perkenalan lebih lanjut, pembagian tugas pun terjadi. Dalam beberapa kesempata, PT Tyara Consultant menerima order dari PT Integro Capital Partners. Dalam sisitem kerjanya, Tomi yang turun melakukan pengurusan dokumen-dokumen itu ke instansi terkait. “Kami menjalankan usaha jasa resmi. Tidak ada yang palsu,” kata dia.
Tomi mengatakan, pada Mei 2009 hubungan antara ia dengan John mulai merenggang. Pemicunya adalah, John mulai menurunkan harga yang dipatok Tomi. “Saya tidak terima,” kata dia. Selain itu, Tomi juga mengatakan John meminta diuruskan visa tinggal sementara yang menyalahi aturan hukum di Indonesia.

Saat itu, John meminta diuruskan visa tinggal sementara dengan jabatan sebagai direktur. Menurut Tomi, jabatan dalam level tersebut, tidak diperbolehkan di negeri ini. Padahal, saat itu Tomi sudah menggenggam data-data yang diperlukan dari John. “Saya tidak berani melanggar aturan. Dokumen itu saya kembalikan ke dia” kata Tomi.
Selain itu, Tomi juga mengatakan sudah menghubungi kenalannya di bagian pengawasan orang asing, di Ditjen Imigrasi. Menurut temannya tersebut, orang asing tidak bisa membuat visa tinggal sementara untuk bekerja dalam kedudukan sebagai direktur utama. Waktu itu, dalam visa tinggal sementara yang dipegang, John tercatat bekerja sebagai managing director.

Terkait pengurusan paspor orang Indonesia yang ingin ke luar negeri, Tomi mengatakan sudah jarang menerima order. Ia menyebutkan, selain karena sepi peminat, proses proses pembuatan paspor langsung ke Kantor Imigrasi juga mudah. “Memang jarang sekali saya membuatkan paspor untuk WNI,” papar dia.

Tomi tidak mau berkomentar terkait posisi John yang disangkutkan dengan kasus plesiran Gayus ke luar negeri, dengan menggunakan paspor aspal (asli tapi palsu). Meskipun kenal dengan John, ia mengaku tidak terlalu intensif mengamati klien-klien John. “Tidak ada itu (kaitan dirinya dengan paspor Gayus, red). Kalau ketemuan (dengan John), banyak di luar gedung (Wisma Metropolitan 2),” aku Tomi.

Di bagian lain, Badan Intelijen Negara (BIN) bersuara soal tudingan Gayus tentang keterlibatan agen CIA dalam kasusnya. Kepala BIN Sutanto menilai pernyataan Gayus tersebut sebagai hal yang mengada-ada. “Jangan percaya hal yang mengada-ada. Sudah tahu semua jawabannya,” kata Sutanto usai mengikuti sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, kemarin (20/1).

Ditanya tentang kemungkinan BIN menyelidikinya sebagai sesama badan intelijen, Sutanto menjawab singkat. “Polisi dong yang menginvestigasi,” ujar mantan Kapolri itu.

Keraguan atas tudingan yang dilontarkan Gayus juga muncul dari Jaksa Agung Basrief Arief. Itu terkait dengan tudingan tidak dijeratnya jaksa Cirus Sinaga karena bisa membuka kasus yang melibatkan Antasari Azhar. “Apa iya seperti itu hubungannya” ucap Basrief dengan nada bertanya.

Menurut Basrief, pernyataan Gayus masih bersifat cerita dan perlu dibuktikan. “Tapi ada bukti atau tidak, harus dibuktikan ya,” kata mantan wakil jaksa agung itu.

Menkum HAM Patrialis Akbar juga mengaku tidak tahu tentang John Jerome Grice yang disebut sebagai agen CIA. Meski begitu, Patrialis mengatakan telah memerintahkan Dirjen Imigrasi Bambang Irawan yang baru dilantiknya untuk mengusut tuntas kasus lolosnya Gayus ke luar negeri itu.

Kapolri Jenderal Timur Pradopo menegaskan, penyidik akan menuntaskan penyidikan kasus paspor asli tapi palsu yang digunakan Gayus dengan nama Sony Laksono. “Semua informasi keterlibatan, termasuk permasalahan paspor, yang mendapatkan paspor, akan kita usut tuntas,” kata Timur.

Kabareskrim Komjen Pol Ito Sumardi kemarin mengungkapkan bahwa berdasarkan keterangan para ahli, foto yang terpasang di paspor Guyana milik Gayus adalah otentik.

Namun Ito belum benari benar-benar memastikan apakah paspor tersebut benar-benar asli atau palsu. “Kan belum ada wujud aslinya,” kata Ito di Auditorium Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) di sela acara Rapat Pimpinan Polri 2011.

Nah, untuk membuktikan asli atau tidaknya paspor bernama Yosep Morris yang diduga dipesan Gayus itu, Mabes Polri telah mengirim tim untung berangkat ke Guyana yang terletak di kawasan Amerika Latin.

Di bagian lain, DPR juga langsung bereaksi terhadap informasi dari Gayus bahwa John Jerome Grice adalah anggota CIA. Sekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan bila pengakuan Gayus itu benar, maka Indonesia sudah tidak lagi memiliki kedaulatan politik. “Statement gayus itu harus dicatat. Kalau ini benar, Indonesia sudah lampu merah,” kata Tjahjo di Jakarta, kemarin (20/1).

Tjahjo menegaskan dirinya akan segera mengklarifikasi persoalan ini ke BIN. “Akan segera saya tanyakan ke BIN dalam posisi sebagai anggota komisi I DPR yang berhubungan dengan intelijen,” tegasnya.
“Mungkin sifatnya nanti rapat tertutup. Tapi, saya kira ini harus klir. Karena operasi atau aktivitasnya ini sudah gaya “gaya intelijen jaman dulu,” imbuh Tjahjo.(rm/jp/jpnn)

SBY Mestinya Belajar Memerintah dari JK

Sikap ketegasan yang ditunjukkan Jusuf Kalla, saat menjadi wakil presiden, mestinya dicontoh Presiden SBY bila memang serius dalam memberantas korupsi, mafia hukum, dan mafia pajak.

Anggota Komisi III DPR Syarifuddin Sudding menyontohkan, ketegasan JK saat memerintahkan Kapolri untuk menangkap pemilik Bank Century, pada 2009 lalu.  Karena apa yang dilakukan JK itu bukan intervensi, tapi memerintahkan lembaga yang ada di bawah kewenangannya.

“Sikap ketegasan selama ini yang ditunjukkan JK seharusnya itulah yang dilakukan oleh SBY. Sikap ketegasan dalam memerintahkan, bukan intervensi, karena dalam kapasitasnya sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan,” tegas Sudding.

Kejaksaan, Kepolisian, itu kan di bawah kekuasannya. Kalau memang SBY komitmen, serius dalam hal pemberantasan mafia hukum, mafia pajak, mestinya tidak hanya sekadar kata-kata, tapi harus ada tindakan konkret, seperti JK,” katanya lagi. (zul/rm/jpnn)

Kepala BIN: Gayus Mengada-ada

Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal (Purn) Sutanto menilai testimoni Gayus mengada-ada, termasuk keterlibatan Central Intelligence Agency (CIA) dalam kasus yang pajak yang melilitnya.

“Jangan percaya hal yang mengada-ada. Sudah tahu semua jawabannya,” ujar Sutanto di Istana Kepresidenan, kemarin.

Sutanto kembali menegaskan sebaiknya masyarakat jangan percaya hal-hal yang mengada-ada seperti itu. [zul]

Kapolri: Jangan Semua Omongan Gayus Selalu Diikuti

Kapolri Jenderal Timur Pradopo menganggap pengakuan Gayus Tambunan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin harus dibuktikan, termasuk soal Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana yang tidak percaya dengan institusi Polri. Tidak semua yang dikatakan Gayus harus dipercayai.

“Sekali lagi omongan Gayus harus dibuktikan,” kata Timur usai usai menghadiri rapat paripurna kabinet di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (20/1). “Jangan selalu kita ikuti,” imbuhnya.
Kapolri menjelaskan soal rekening Gayus senilai Rp 28 miliar saat ini masih diperiksa. Publik diminta untuk sabar. “Rekening kan ada Rp 28 miliar 74, itu masih diproses,” imbuhnya.

Ditanya soal paspor palsu negara Guyana milik Gayus, Kapolri mengaku secara berkala akan dilaporkan. “Paspor itu ada perkembangan, nanti secara progres akan laporkan,” tutupnya.

Gayus Tambunan, terdakwa kasus korupsi dan mafia hukum, baru saja divonis 7 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain itu, mantan pegawai Ditjen Pajak golongan 3A itu diwajibkan membayar denda sebesar Rp300 juta.

Usai putusan ini, Gayus menggelar konfrensi pers di ruang pengadilan. Ia pun menyerang Satgas. Gayus juga menyebut keterlibatan CIA dalam proses pembuatan paspor palsunya.

—

Siapa John Jerome Grice?

• Lahir California 16 Mei 1970
• 2008 membuka PT Integro Capital Partners didaftarkan ke Kemenkum HAM
• Bergerak di usaha jasa pengurusan visa dan dokumen izin usaha
• Kantor di Lantai 6 Wisma Metropolitan II
• Posisi sebagai managing director
• Mei 2008 PT Integro Capital Partners menggandeng PT Tyara Consultant
• PT Tyara Consultant beralamat di Jalan Kesatrian X Nomor 5 Matraman, Jakarta
• PT Tiara Consultan diantaranya juga mencarikan order atau klien
• Mei 2009 PT Tiara Consultant memisahkan diri
• 2009 PT Integro Capital Partners tutup
• Juli 2010 John Jerome meninggalkan Indonesia melalui Bandara Soekarno Hatta