KOTA Medan bisa dibilang kota paling moderen dan indah di Asia hingga tahun 1960-an. Tembakau Deli yang kualitasnya disebut-sebut jarang tandingannya, ikut memberi peran besar.

Indrawan, Medan

Lihatlah Medan saat ini. Jalan berlubang di mana-mana. Papan reklame semrawut. Lalu lintas tak beraturan. Bahkan, hingga kini, Kota Medan belum memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan master plan pembangunan. Pemerintah saat ini tidak bisa menjaga warisan pendahulunya.
Kita pantas iri dengan pesatnya pembangunan di provinsi-provinsi tetangga. Seperti Sumatera Selatan, yang telah menjadi provinsi pertama di Indonesia memberlakukan program berobat gratis. Program pengobatan gratis itu berlaku di seluruh daerah kabupaten dan kota di Sumsel. Program itu diberi nama Jaminan Sosial Kesehatan (Jamsoskes) Sumsel Semesta.

Warga cukup menunjukkan KTP atau KK agar bisa berobat gratis di seluruh puskesmas, rumah sakit pemerintah, dan swasta yang ditunjuk. Tak hanya pengobatan, masyarakat juga mendapatkan pelayanan pencegahan, pemeliharaan kesehatan hingga operasi.

Pemprov Sumsel menanggung biaya pengobatan gratis itu untuk sekitar 4 juta jiwa. Lalu sekitar 2,7 juta jiwa penduduk Sumsel lainnya ditanggung oleh pemerintah pusat melalui program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)—dulu Askeskin.

Pemprov Sumsel menyediakan 100 dokter umum dan spesialis, dan ribuan bidan dan perawat kesehatan untuk menunjang program itu.
Program berobat gratis itu tak lain janji kampanye Alex Noerdin sebelum terpilih. Saat itu, Alex berjanji melaksanakan program berobat dan pendidikan gratis dalam waktu satu tahun. Tapi, program itu malah lebih cepat dari janjinya.
Atas pemenuhan janjinya, Alex menerima dua rekor MURI yang diserahkan Senior Manager Project MURI, Paulus Pangka SH. Masing-masing, rekor MURI kepada Gubernur Alex Noerdin terkait provinsi pertama yang menerapkan program berobat gratis di Indonesia. Kemudian, Rekor MURI perwujudan janji politik tercepat 81 hari setelah dilantik.

Selain program berobat, Pemprov Sumsel juga memberikan 2.000 unit rumah gratis untuk warga miskin. Rumah yang akan dibagi gratis itu masing-masing seribu unit untuk tipe 21 dan tipe 36.

Memang, tidak semua warga miskin bisa mendapat rumah gratis itu. Ada seleksi yang dilakukan untuk memperoleh rumah gratis. Pertama adalah mereka yang belum memiliki rumah. Selanjutnya, kedua adalah orang-orang yang memang membutuhkan rumah, dan ketiga bila yang bersangkutan adalah PNS adalah yang berprestasi dan belum pernah dihukum atau sanksi.

Tak hanya dua program itu saja. Dinas Pendidikan Nasional Sumsel kini tengah melakukan persiapan untuk melaksanakan program Sekolah Gratis. Rencananya program Sekolah Gratis akan diluncurkan bersamaan dengan tahun ajaran baru tahun 2009 ini.

Darimana Pemprov Sumsel mendapatkan dana? Ternyata tidak susah.Pemprov Sumsel mengajak 15 kabupaten/kota di Sumsel untuk sharing APBD. Masing-masing menyisihkan dana dana APBD-nya hingga mencapai Rp240 miliar.
Alex Noerdin bekerja sangat cepat. Janjinya saat kampanye bukan sekadar “angin sorga” agar dapat simpati pemilih. Ia tahu memanfaatkan secara benar wewenang pemerintah provinsi sebagai fasilitator dan koordinasi terhadap kabupaten/kota yang punya otonomi.

Padahal, ia baru dilantik bersama pasangan Eddy Yusuf pada 7 November 2008 lalu.  Pelaksaan sejumlah program itu tidak membuat pembangunan infrastruktur tersendat. Pemprov Sumsel tahu betul, dukungan terhadap program berobat gratis dan pendidikan gratis, berdampak pada anggaran sejumlah dinas/instansi/badan di lingkungan Pemprov Sumsel.

Salah satunya, anggaran infrastruktur bagi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Sumsel turun hampir 50 persen. Dibandingkan anggaran tahun 2008 sebesar Rp662 miliar, tahun 2009 Dinas PU hanya kebagian Rp331 miliar lebih.
Tahun lalu, Pemprov Sumsel juga meresmikan proyek-proyek besar seperti antara lain jembatan layang atau flyover Simpang Polda Palembang, rumah susun sederhana sewa (rusunawa) Universitas Sriwijaya (Unsri). Selain itu, pabrik biodiesel OKU Timur, sistem penyediaan air minum OKU Timur dan Jembatan Teluk II Musi Banyuasin. Lalu, ratusan kilometer jalan lingkar yang antar kabupaten/kota di Sumsel.

Bisa dikatakan, APBD Sumsel terbesar dialokasikan di sektor infrastruktur. Kedua di sektor pendidikan lalu kesehatan.Lima tahun lalu, Provinsi Sumsel bisa dibilang provinsi yang “seram” bagi sebagian orang. Jembatan Ampera dan tepian Sungai Musi sempat terpuruk menjadi lokasi kumuh dan budaya premanisme.

Di Kota Palembang, saluran-saluran air tidak ada yang berfungsi baik. Warga Palembang yakin tikus got di kota pempek itu bisa dibilang tikus terbesar di seluruh Indonesia. Lantaran mereka kenyang dan tenang hidup di got-got yang tersumbat.

Bagi sebagian pengemudi yang biasa wara-wiri di lintas Sumatera, dulu jalanan Sumsel adalah jalan terburuk di Sumatera. Disamping fisik jalan yang hancur, juga gangguan bajing loncat.

Tapi kini, jalanan Kota Palembang sangat mulus. Jalan lintas Sumatera di jalur Lubuk Linggau yang biasanya hancur kini bagus. Berita soal bajing loncat pun sudah jarang terdengar.

Jalan yang menghubungkan antarkota dan kabupaten pun sangat bagus. Gedung-gedung tinggi baru seperti akar liar di pepohonan. Bergerak cepat mencari langit.

Jika kita melihat ke Provinsi Sumut, kondisinya sangat berbeda. Gubernur Sumur Syamsul Arifin dilantik pada 16 Juni 2008. Berarti ia dan pasangannya Gatot Pudjo Nugroho sudah memerintah selama 8 bulan atau 240 hari.
Tapi, janji kampanye rakyat tidak bodoh, tidak sakit dan tidak lapar, masih sekadar janji.

Belum ada tanda-tanda janji itu dipenuhi. Pemerintahan Syamsul-Gatot bahkan masih berkutat soal siapa pejabat yang akan mengisi jabatan struktural. Sampai-sampai pengisian jabatan pun dicicil.

Cahaya Kota Medan sebagai ibukota Provinsi Sumut mulai meredup. Kota yang disebut sebagai kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya itu mulai tenggelam dalam banyak masalah.

Pada masa tembakau Deli berjaya, para pembesar dan golongan aristokrat dunia berbondong-bondong datang ke Kota Medan untuk berpesiar. “Paris van Sumatra”, itulah nama yang layak untuk Kota Medan pada saat itu. Pada tahun 1924, pesawat Fokker yang diawaki van der Hoop sudah mendarat di Medan.

Tan Malaka, salah seorang pejuang republik yang telah melanglang buana ke daratan Asia dan Eropa, sangat memuji keindahan Kota Medan. Ia bahkan mengatakan, keindahan Medan melebihi Kota Shanghai di Cina, kota-kota yang ada di Malaysia dan di Indonesia sendiri.

Kini apa yang masih tersisa?
Pemko Medan bahkan belum punya konsep mengenai drainase primer atau induk di Kota Medan. Dana miliaran rupiah untuk membuat master plan diselewengkan.

Ada kabar peta drainase primer yang dibangun pada tahun 1980-an hilang entah kemana. Lalu, drainase utama yang dibuat Belanda kini sudah ditutupi mal dan gedung bertingkat.

Ironis sekali. Bahkan, pemerintah di Sumut tertatih-tatih hanya untuk membangun satu gedung saja yaitu Gedung Serba Guna. Padahal, pembangunannya sudah melewati masa tiga gubernur.

Apakah anggaran untuk infrastruktur di Sumut kecil? Jawabannya jelas tidak.
Jatah Sumut untuk infrastruktur dari pemerintah pusat untuk tahun 2008 sama yaitu masing-masing Rp500 miliar. Artinya sama dengan jumlah yang diterima Provinsi Sumsel dan Riau. Tapi pejabat di Sumut menganggap jumlah itu masih sangat kurang.

Bahkan, jika dibandingkan dengan Sumut, APBD Sumsel masih kalah besar. Tahun 2008, APBD Sumsel Rp2,7 triliun. Sedangkan APBD Sumut 2008 sudah mencapai Rp3,2 triliun.

Prestise Kota Medan kini sudah dikalahkan Palembang, Makassar, Batam (Kepulauan Riau) dan Pekanbaru. Tiga diantaranya tetangga dekat.
Makassar misalnya. Kota ini tahu betul bandar udara adalah halaman muka mereka. Pemprov Sulsel kini boleh berbangga dengan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Meski baru selesai 50 persen, dari segi kualitas dan pelayanan bandara itu sudah mengalahkan Bandara Internasional Minangkabau dan Soekarno Hatta. Padahal bandara itu hanya dibangun dengan dana Rp600 miliar.

Pemprov Sulsel kini juga tengah mereklamasi pantai di Tanjung Bunga. Lokasi itu akan jadi pusat bisnis, perdagangan, convention centre, kesenian dan wisata. Sebagian denyut nadi perekonomian akan dipindahkan ke Tanjung Bunga. Ibukota Makassar dirasa semakin sempit.

Selanjutnya Kepulauan Riau (Kepri). Provinsi baru ini sedang membangun mega proyek pusat pemerintahan di Pulau Dompak.

Sebuah pulau seluas sekitar 1.000 hektare di bagian barat Kota Tanjungpinang.
Pusat pemerintahan Kepri akan dibangun di lokasi 957 hektare. Konsepnya akan menyaingi Putrajaya, Malaysia. Dengan dana sekitar Rp1 triliun multi years murni dari APBD Kepri, Dompak akan dilengkapi hotel berbintang, jembatan sepanjang 1,2 kilometer yang menghubungkan Kota Tanjungpinang ke Pulau Dompak, kantor gubernur, dan kantor-kantor instansi, termasuk pengadilan dan kejaksaan, perumahan elit, resort mewah, masjid raya, kampus, mal dan lokasi wisata.

Dengan kucuran dana triliunan rupiah itu, pulau yang sebelumnya hanya diisi dengan aktivitas perkebunan tradisional, dan perikanan tradisional serta penambangan bauksit, kini dipenuhi dengan berbagai aktivitas pembangunan.
Beragam alat berat dan ratusan pekerja dari berbagai daerah di Indonesia, kini sedang mengubah total wajah pulau itu.
Jumlah pekerja diperkirakan lebih besar dari jumlah penduduk asli pulau yang hanya sekitar 200-an KK itu.

Sejumlah fasilitas pemerintahan, umum, dan sosial kini sedang digesa. Seperti, belasan kilometer jaringan jalan raya yang membelah pulau tersebut dengan lebar sekitar 60 meter, belum termasuk trotoar. Pembangunan jaringan jalan itu sudah memasuki tahap pengerasan di beberapa lokasi, dan diperkirakan sekitar awal 2009 sudah mulai pengaspalan.

Tak hanya itu, Provinsi Kepri juga tengah berancang-ancang untuk mega proyek jembatan yang akan menghubungkan Pulau Batam dengan Pulau Bintan. Rencananya, jembatan laut ini bisa menyamai atau melebihi Jembatan Suramadu yang menghubungkan Surabaya-Madura.

Lalu tetangga terdekat Sumut. Kota Pekanbaru, Riau yang kini menggeliat. Gedung-gedung baru kini merambah ke wilayah pinggiran yang dulu hutan belantara. Jalan Raya Riau-Bangkinang yang dulu hanya dilalui bus-bus antarkota antarprovinsi kini sudah didominasi kendaraan pribadi. Jalan-jalan baru dibuka di kawasan Panam.

Belum lama ini, saya melakukan perjalanan darat dari Medan ke Pekanbaru. Jalan adalah hal pertama yang membuat perbedaan pembangunan Sumut dan Riau. Sejak dari Kota Medan sampai sebelum masuk ke wilayah Riau, rasanya susah menemukan jalan yang tidak berlubang. Tapi, begitu melalui jalan di Provinsi Riau, susah menemukan jalan yang berlubang. Jalan-jalan bagus dan mulus.

Intinya, provinsi-provinsi lain benar-benar sedang bangkit. Saling berkejar-kejaran. Bukan tidak mungkin paling lama 5 tahun ke depan, Kota Medan bukan lagi kota terbesar ketiga di Indonesia. (*)