JAKARTA-Sejumlah daerah belum melengkapi data secara rinci formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diusulkan ke pemerintah pusat. Rincian yang dimaksud seperti jenis jabatan, latar belakang pendidikan, dan lokasi penempatan CPNS tersebut.

Deputi SDM bidang Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN&RB) Ramli Naibaho menjelaskan, data rinci tersebut diperlukan agar pemerintah bisa tahu persis kebutuhan daerah terhadap CPNS itu.

“Kalau hanya kuota dan formasi tanpa rincian yang detil bisa saja daerah semaunya mengusulkan tanpa melihat apakah daerah butuh atau tidak. Akibatnya, banyak pegawai yang kerjanya tidak efisien karena tak sesuai keahlian dan bidangnya,” kata Ramli Naibaho, kemarin.

Dijelaskan Ramli, ketentuan mengenai rincian data tersebut memang tergolong baru. Pemerintah pusat juga sudah mensosialisasikan ketentuan baru itu ke daerah. Hanya saja, sejumlah daerah belum juga mengajukan rincian data yang dikehendaki itu. Bahkan, lanjutnya, banyak daerah yang bolak-balik mengganti rincian data karena belum paham. Hanya saja, Ramli tidak menyebutkan daerah mana saja yang dimaksud. Dia hanya menyebutkan, masih ada sekitar 20 persen dari total kabupaten/kota yang ada, yang belum merinci data CPNS.

Sebelumnya, pada 20 Oktober 2010, para Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kabupaten/kota se-Sumut telah selesai menggelar rapat dengan pihak Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN&RB). Rapat yang dipimpin Asisten Deputi SDM Kemenpan&RB, Kuniyati, itu membahas mengenai rincian jabatan dan kualifikasi kebutuhan CPNS di kabupaten/kota di Sumut.

“Untuk Sumut sudah. Kita sudah merinci jabatan dan kualifikasi atau persyaratan,” terang Kuniyati. Dia menjelaskan, rapat belum sampai pada pembahasan tanggal proses seleksi. Dikatakan, penetapan jadwal seleksi masih harus menunggu penetapan formasi CPNS masing-masing daerah.

Untuk penetapan jadwal, lanjut Kuniyati, ditentukan sepenuhnya oleh daerah, pemerintah pusat tidak campur tangan. Hanya saja, ada kebijakan agar semua tahapan di kabupaten/kota dikoordinasikan oleh masing-masing provinsi. “Mulai dari penjadwalajn soal ujian, pengelolaan LJK (lembar jawaban komputer), dikoordinasikan oleh provinsi,” terangnya. Pemerintah provinsi pula yang akan menentukan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) mana yang akan diajak kerjasama.

Mengenai kualifikasi jabatan atau posisi yang akan diisi CPNS, Kuniyati menjelaskan, akan disesuaikan dengan latar belakang pendidikan. Ketentuan ini, lanjutnya, akan diterapkan sangat ketat. Misalnya, untuk guru, maka minimal harus lulusan diploma empat (D-4). Sedang untuk tenaga penyuluh pertanian misalnya, harus dari sarjana pertanian. “Atau minimal dari SMK Pertanian,” terangnya.

Tunggu Pertemuan Kedua

Terkait usulan formasi CPNS 2010, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Utara masih menunggu pertemuan kedua dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan).

“Harus ada pertemuan kedua dengan Menpan,” ucap Ketua BKD Provsu Drs H Suherman MPd kepada Sumut Pos, kemarin.

Hasil pertemuan dengan Menpan akan dibawa dalam rapat koordinasi dengan seluruh BKD kabupaten/kota untuk, sekaligus untuk menerapkan pelaksanaan tahapan seleksi.

Suherman juga membantah informasi yang diturunkan salah satu media cetak lokal yang menyatakan Menpan telah menyetujui usulan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk Tahun Anggaran 2010 ini. “Belum ada informasi yang kita dengar dari Menpan mengenai usulan kualifikasi pendidikan itu. Kalau 7.690 itu kan kuota se-Sumut, tapi kok kita belum ada informasi itu,” heran Suherman.

Menurut Suherman, untuk penerimaan CPNS 2010 di jajaran Pemprovsu, BKD Provsu awalnya mengajukan kuota 450 CPNS. Dari usulan itu, Menpan hanya menyetujui kuota 290 CPNS. Adapun rincian formasi yang diusulkan untuk 290 CPNS tadi adalah 48 guru Sekolah Luar Biasa (SLB), 90 Tenaga Kesehatan, dan 152 Tenaga Teknis.
“Yang pasti di jajaran Pemprovsu tidak ada kualifikasi pendidikan SMA atau pun kejuruan. Kecuali daerah kabupaten atau kota sesuai dengan kebutuhannya. Karena untuk kualifikasi formasi pendidikan ini sepenuhnya wewenang masing-masing kabupaten/kota,” tegasnya.

BKD Sumut sebagai lintas koordinator akan memastikan jadwal pelaksanaan CPNS 2010 ini serentak dan akan bekerjasama dengan Universitas Sumatera Utara (USU).  “BKD Sumut hanya memastikan jadwal mulai dari pendaftaran, seleksi, hingga pengumuman berlangsung serentak di seluruh kabupaten/kota di Sumut. Untuk kabupaten/kota, pelaksanaan CPNS merupakan tanggung jawab Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yaitu bupati atau wali kota,” pungkasnya.

Formasi penerimaan CPNS di Pemko Medan juga masih menunggu tandatangan Menpan. Sesuai usulan, Pemko Medan berharap pemerintah pusat menyetujui 500 calon PNS tahun ini.

“Kendala belum diteken Menpan saja, karena belum ditandatangani kami tidak berani menyampaikannya. Mungkin seminggu ini,” ujar Kepala BKD Kota Medan, Lahum Lubis, kemarin.

Pria berkumis ini mengakui, kini sedang berada di Jakarta untuk menghadiri rapat raport kepegawaian untuk seluruh Indonesia.

Ketidakjelasan formasi dan waktu tahapan seleksi penerimaan CPNS ini membuat kesal pencari kerja. Seperti yang diutarakan Fadlan (29), yang sudah lama menanti pengumuman penerimaan CPNS di Pemko Medan. “Pemerintah harus tegas. Bila ada penerimaan, berapa jumlahnya dan jurusan apa saja yang diterima,” keluhnya. (sam/jul/ril)