Polri Telusuri Petugas Imigrasi

JAKARTA-Pelesiran terdakwa kasus mafia pajak Gayus Tambunan ke luar negeri menggunakan paspor atas nama Sony Laksono terus ditelusuri. Temuan sementara dari tim investigasi Kemenkum HAM menyebutkan, paspor tersebut tidak diterbitkan Kantor Imigrasi Jakarta Timur.

Menkum HAM Patrialis Akbar mengungkapkan, banyak kejanggalan di paspor berfoto Gayus pakai wig tersebut. Paspor tersebut diduga dibuat pihak luar Imigrasi menggunakan nomor register paspor yang dikeluarkan Kanim Jaktim.

“Jadi proses pembuatan identitas secara lengkap seperti itu, tidak dikerjakan kantor imigrasi manapun. Artinya, itu dikerjakan di luar. Oleh siapa? Kita tidak tahu,” kata Patrialis di kantor Kemenkum HAM, kemarin (6/1).
Patrialis menjelaskan, pihaknya masih menelusuri oknum yang telah membuat buku paspor tersebut. Selain telah mendatangi Kanim Jaktim, tim  investigasi sudah menemui keluarga Margaretha, bocah lima tahun yang seharusnya memiliki paspor dengan nomor register yang digunakan Sony Laksono. Menurut orang tua Margaretha, pembuatan paspor tersebut memang tidak jadi dilanjutkan.

Patrialis mengungkapkan, tim yang dibentuknya sudah menemui Gayus. Namun, mantan pegawai Ditjen Pajak golongan III A itu enggan berkomentar banyak. ”Tapi Gayus mengatakan bahwa kantor imigrasi Jakarta Timur tidak terlibat,” kata Patrialis.

Saat ini, tim investigasi sedang mendalami lolosnya paspor asli tapi palsu tersebut di Bandara Soekarno Hatta.
Seperti diketahui, seorang pria mirip Gayus dengan nama Sony Laksono diketahui berpergian ke luar negeri melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta pada akhir September 2010. Berdasarkan data ditjen Imigrasi, dia terbang ke Makau dan Malaysia.

Selain bepergian ke kedua tempat tersebut, Patrialis juga menuturkan Sony Laksono pernah menumpang maskapai penerbangan Air Asia dari Singapura ke Indonesia. Perjalanan tersebut dilakukan pada 2 Oktober 2010. “Kita tidak tahu apakah ke Singapura, tetapi bisa juga transit. Tapi untuk perjalanan dari Indonesia, Sony Laksono itu tidak ada (tujuan) ke Singapura,” terangnya.

Informasi tersebut berdasarkan daftar nama penumpang maskapai Air Asia yang didapatkan dari Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana. “Barusan kita dapat data yang dibantu Pak Denny berdasarkan check list atau check name yang ada di Air Asia,” imbuh dia.

Di Kantor Presiden, Ketua Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Kuntoro Mangkusubroto mengakui ada yang belum sempurna dari sistem penegakan hukum, termasuk imigrasi. “Saya tidak mau mengatakan ada kebobrokan, sistem kita ada yang tidak beres. Oleh karena itu mesti diperbaiki,” kata Kuntoro sebelum mengikuti sidang kabinet paripurna.

“KPK perlu turun untuk menangani hal-hal yang belum ditangani oleh Polri,” ujarnya.
Di bagian lain, KPK mengadakan pertemuan dengan PPATK (pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan), di gedung PPATK. Ketua PPATK Yunus Husein menyerahkan data keuangan Gayus kepada KPK yang diwakili Ketua KPK Busyro Muqoddas.

Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Haryono Umar membenarkan pertemuan tersebut. “Benar, kita terima data (soal Gayus) dari PPATK. Tapi, saya belum lihat detailnya, karena bukan saya yang ke sana,” papar Haryono.
Namun, Haryono memastikan data tambahan yang diperoleh dari PPATK itu bisa membantu proses penelusuran data terkait kasus mafia pajak. Ketika ditanya kemungkinan kasus dinaikkan menjadi penyelidikan, Haryono hanya berujar. “Belum itu.”(ken/fal/wan/aga/jpnn)