Prospek Ekonomi Makro 2011

JAKARTA-Ketika APBN 2011 diketok parlemen pada Oktober tahun lalu, optimisme akan stabilitas makroekonomi masih membuncah di tahun kelinci-logam. Tapi kini, inflasi tinggi akibat melonjaknya harga pangan menjadi ancaman yang makin serius. Jika salah urus, Indonesia bisa kehilangan momentum pertumbuhan yang sudah didapat di tahun lalu.

Sejatinya, tahun 2011 ini merupakan waktu yang tepat untuk kembali tinggal landas setelah dihantam krisis keuangan dunia pada 2008 silam. Apalagi, Indonesia masih diuntungkan oleh situasi global.

Kebijakan suku bunga rendah yang diambil Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang, diyakini masih akan memicu masuknya modal ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Potensi peningkatan peringkat utang Indonesia menjadi investment grade juga makin meningkatkan daya saing ekonomi di tanah air.

Optimisme terhadap prospek perekonomian tahun ini, terpancar jelas pada asumsi-asumsi makroekonomi di Undang-Undang No 10/2010 tentang APBN 2011. Untuk kali pertama, nominal produk domestik bruto (PDB) menembus Rp7.000 triliun, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi di level 6,4 persen. Kurs rupiah diasumsikan Rp9.250 per USD, suku bunga SBI 3 bulan 6,5 persen, dan rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) USD 80 per barel, dengan produksi minyak nasional 970.000 barel per hari. Sementara inflasi  ditarget  sangat optimis di posisi 5,3 persen.

Namun, optimisme itu bisa buyar dengan makin riilnya ancaman inflasi menjadi ancaman nomer wahid saat ini. Harga pangan terus merangkak naik akibat anomali cuaca dan meningkatnya permintaan seiring pulihnya pertumbuhan. Jika ditambah dengan kebijakan pembatasan konsumsi BBM, ancaman inflasi tinggi tersebut makin terlihat nyata.

Asumsi inflasi 5,3 persen memang hampir mustahil terjadi, mengingat inflasi tahun lalu saja sudah nyaris mencapai 7 persem, atau tepatnya 6,96 persen. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan termasuk yang mengakui bahwa asumsi itu kelewat optimistis. “Saya bilang 5,3 persen itu luar biasa. Kalau sampai 6 persen saja saya kira masih optimislah,” kata Rusman.

Jika ngotot ingin inflasi bisa ditekan di posisi 5,3 persen, menurut Rusman, harus dilakukan peninjauan kebijakan-kebijakan yang bisa memicu tingginya inflasi. Selain itu, harga kebutuhan pokok harus benar-benar bisa dikendalikan. “Ada harapan yang signifikan kalau ada panen. Mudah mudahan, karena kalau beras turun mungkin (inflasi) bisa lebih rendah,” katanya.

Direktur Eksekutif Indef (Institute for Development of Economics and Finance) Ahmad Erani Yustika berpendapat pemerintah harus lebih serius dalam melaksanakan kebijakan manajemen pangan dan energi. “Untuk pangan ini, soalnya sudah menumpuk sejak dulu, tapi tidak ada penanganan sama sekali,” kata Erani.
Erani mengatakan, pemerintah seharusnya bisa berbuat lebih banyak dalam mengendalikan inflasi yang didorong oleh kenaikan harga pangan. Selama ini, kata dia, petani dibiarkan menanam dengan informasi yang terbatas. Sehingga, tidak ada pola pasokan yang berkesinambungan. Selain itu, di sisi distribusi penuh dengan mafia. Sehingga, mekanisme pasar tidak berjalan efektif. “Pemerintah tahu pemain-pemainnya. Tapi tidak pernah ada tindakan,” kata Erani.

Sementara, Bulog telah dikerdilkan perannya sejak 1998. Semua penyebab inflasi itu diperparah dengan kondisi infrastruktur yang buruk. Dari sisi Bank Indonesia (BI) diharapkan tidak hanya menekan inflasi dengan kebijakan moneter. Menurut Erani, BI bisa menjadi koordinator yang memandu daerah dalam menangani inflasi.
Inflasi tinggi memang menjadi momok masyarakat di segala lapisan. Dengan inflasi tinggi, aset rupiah yang dimiliki setiap orang berkurang nilainya dengan sendirinya. Ibarat kata, begitu bangun tidur, asetnya sudah dirampas inflasi. Ini lah yang membuat panik pasar modal di tanah air di awal tahun ini. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi tajam akibat kekhawatiran makin tingginya inflasi.

Dari hasil pantauan Bank Indonesia pada pekan pertama tahun ini, pasar keuangan domestik bergerak mixed dengan kecenderungan melemah. “Hal ini tercermin dari pelemahan IHSG, kenaikan yield SUN dan pelemahan nilai tukar,” kata Kepala Biro Humas Bank Indonesia Difi Ahmad Johansyah. Semua pelemahan tersebut disebabkan oleh sentimen negatif inflasi.

Ekonom Standard Chartered Bank Fauzi Ichsan mengatakan, di sisi moneter, BI masih memiliki cadangan devisa yang cukup untuk meredam sentimen negatif pasar. “Cadangan devisa cukup untuk untuk calm down the market,” katanya.
Menurut Fauzi, kekhawatiran pasar terhadap inflasi tinggi seharusnya tidak perlu terjadi. Sebab, inflasi di Indonesia lebih disebabkan oleh volatile foods, bukan inflasi inti. “Market harus memilah antara inflasi karena kebutuhan masyarakat dengan pangan karena cuaca buruk,” kata Fauzi.

Meski demikian, Fauzi menyebut sejumlah sentimen positif yang bisa menjaga stabilitas makro ekonomi dan pasar keuangan. Selain cadangan devisa bank sentral yang cukup, kondisi APBN juga relatif sehat, pertumbuhan yang relatif tinggi, neraca berjalan yang masih surplus, serta potensi kenaikan rating Indonesia menjadi investment grade.
Ia menambahkan, pemerintah harus tangkas dalam mengendalikan inflasi. Jika pemerintah dinilai tidak kredibel dalam mengendalikan kenaikan harga, investor bisa melepas sebagian portofolionya.

Tak hanya kalangan berduit yang bisa membeli saham dan obligasi yang menjadi korban inflasi. Masyarakat miskin juga menjadi korban. Bahkan, mereka adalah pihak yang paling terdampak oleh inflasi akibat tingginya harga pangan. Melejitnya harga beras dan cabe diperkirakan akan menaikkan angka kemiskinan. Pemerintah telah memiliki enam skenario dampak tingginya inflasi terhadap angka kemiskinan. Semuanya adalah skenario buruk.

Angka kemiskinan pada Maret 2011 dipastikan akan lebih tinggi dibandingkan Maret 2010 yang sebesar 13,3 persen. Skenario terbaik adalah ?harga beras naik 7,1 persen dab cabai 37 persen. Dengan skenario itu, angka kemiskinan naik menjadi 13,8 persen. Sedangkan dalam skenario terburuk, dengan harga beras meningkat 21,3 persen dan cabai 171 persen, angka kemiskinan melonjak menjadi 14,5 persen.

Pemerintah sendiri mengaku akan maksimal menjaga inflasi. ?Kita akan all-out jaga inflasi,? kata Hatta. Selain perbaikan distribusi, pemerintah juga berjanji untuk menggunakan senjata intervensi fiskal untuk meredam harga pangan. Rapat demi rapat kini tengah dilakukan pemerintah. Kita tunggu saja, apakah yang keluar dari meja rapat benar-benar efektif di lapangan. (sof/jpnn)