MEDAN-Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Daerah SBY-Boediono Provinsi Sumut, DR (HC) H Anif menargetkan pasangan SBY-Boediono meraup suara 70 persen di Sumatera Utara dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 8 Juli mendatang. Dengan target suara tersebut, Anif mengharapkan Pilpres bisa berlangsung dalam satu putaran.

Anif mengutarakan hal itu saat berkunjung ke Gedung Graha Pena Jalan SM Raja Medan, Senin (22/6). Anif didampingi anggota Dewan Pakar Kampanye Daerah SBY-Boediono Sumut yakni Vincent Wijaya, Haposan Sialagan dan Sofyan Raz. Tim Dewan Pakar berjumlah 24 orang dan terdiri dari berbagai latar belakang profesi, agama, dan pendidikan.

Dalam pertemuan itu, Anif berharap Pilpres Indonesia berlangsung dengan baik. “Kita tidak mengharapkan seperti Iran. Meski pemenang meraih kemenangan dengan dominan mencapai 80-90 persen namun di sana terjadi kerusuhan yang menyebabkan banyak korban,’’katanya.

Pengusaha nasional ini mengungkapkan keterlibatan dirinya sebagai dewan pakar atas permintaan tim kampanye yang mencari orang yang mau berkorban tenaga, pikiran dan waktu untuk kemajuan bangsa.

Vincent mengatakan, selain dewan pakar yang tidak terlibat langsung dalam operasional kampanye juga terdapat tim pemenangan SBY-Boediono yang diketuai oleh Rahmat Shah.

Ia menilai, jika Pilpres berlangsung dua putaran, siapa pun nantinya yang menang akan menimbulkan instabilitas ekonomi. Apalagi, kata Vincent, saat ini sedang terjadi krisis finansial global. “Biaya pelaksanaan Pilpres itu sangat besar. Negara akan menghemat banyak dengan satu putaran saja,’’katanya.

Vincent juga menjelaskan soal faham neoliberal yang dituduhkan dianut oleh pasangan SBY-Boediono. Ia mengatakan, belum ada satupun negara di dunia yang memakai faham ekonomi neoliberal. Sebab, faham itu bermakna pemerintah lepas tangan 100 persen terhadap semua masalah ekonomi. Semuanya dilepaskan ke mekanisme pasar bebas.

Nyatanya, kata dia, Amerika Serikat sendiri tidak menganut faham tersebut. ‘’Jadi isu yang menyebutkan SBY-Boediono itu neoliberal tidak benar. Buktinya pemerintah masih campur tangan di hampir semua bidang seperti adanya program bantuan langsung tunai (BLT), kredit usaha rakyat (KUR), program-program subsidi dan sebagainya,’’ ujar Vincent seraya dibenarkan oleh Anif.

Vincent juga menambahkan, era pasar bebas saat ini tidak bisa diterjemahkan sebagai neoliberal. Sebab, pemerintah masih mengatur semua mekanisme dan aturan main yang menguntungkan bangsa. “Jika pemerintah neoliberal, pasti semua BUMN dijual. Pemerintah tidak akan campur tangan mengurusi perusahaan-perusahaan itu. Buktinya, di zaman SBY tidak ada BUMN yang dijual ke asing,’’katanya.

Anif juga mengimbau agar semua masyarakat tidak terhasut fitnah yang bisa membuat suasana tidak aman dan nyaman dengan tidak mencampuradukkan politik dan agama.

‘’Saya juga meminta para ulama dan tokoh-tokoh tidak ikut-ikutan menyebarkan hasutan dan fitnah. Karena semua agama pasti melarang hal itu,’’ujarnya.
Tim dewan pakar diterima oleh Wakil Dirut Sumut Pos, Porman Wilson Manalu, Pemimpin Umum Sumut Pos, Goldian Purba, Pemimpin Redaksi Sumut Pos, Indrawan, Pemimpin Redaksi Posmetro Medan Maranatha Tobing dan awak redaksi lainnya.

Dalam kesempatan itu, Sumut Pos Grup menyatakan tetap akan netral dalam Pilpres mendatang. Selain itu, mendukung terciptanya Pilpres yang aman, tertib dan terhindar dari fitnah siapapun presiden yang terpilih.(dmp)