MEDAN- Badan Ketahanan Pangan (BKP) Sumatera Utara memiliki banyak program dalam menciptakan kemandirian pangan di Sumatera Utara. Hanya saja, koordinasi antar lintas SKPD (satuan kerja perangkat daerah) terkait yang kadang kala kurang maksimal.

“Sebenarnya tupoksi kami adalah mengelola hasil yang dihasilkan SKPD,” ungkap Ir Setyo Purwadi MM, Kepala BKP Sumut dalam pertemuan dengan Anggota DPD RI Parlindungan Purba dan Anggota Komisi B DPRD Sumut Brilian Moktar di kantor BKP Jalan AH Nasution Medan, kemarin (21/1).

Purwadi mencontohkan, untuk masalah gabah padi, SKPD yang terkait adalah Dinas Pertanian, sementara tugas BKP adalah mengelola gabah tersebut agar kemandirian pangan dapat terwujud. Demikian juga masalah cabe dan jagung. Kedua komuditi ini juga diurusi oleh Dinas Pertanian.

“Inilah sulitnya BKP, lain hal lagi dengan masalah ketersediaan daging. Hal ini dikelola Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan. Tugas BKP adalah bagaimana mengelola gabah, jagung, dan daging sehingga harga tetap stabil dan masyarakat tidak sulit mendapatkannya,” jelas Purwadi.

Kendala yang sering dihadapi, sambung Purwadi adalah masalah koordinasi lintas instansi yang kadang kala kurang maksimal, sehingga program yang dibuat terkesan jalan masing-masing.

“Untungnya sekarang saya sudah diangkat menjadi Ketua Dewan Ketahanan Pangan Sumut. Kalau di pusat Ketua Dewan Ketahanan Pangan langsung dijabat Presiden SBY, sehingga koordinasi lintas instansi akan semakin mudah,” ungkap Purwadi.

Namun begitu sambung mantan Wakil Kepala BLH Sumut ini, BKP sudah berbuat terkait masalah ketersediaan beras di Sumut. Sejauh ini sudah ada 150 lumbung padi di Sumatera Utara yang menjadi binaan BKP Sumut. Lumbung ini selain menjaga ketersedian pangan, juga mampu menstabilisasi harga gabah.
Demikian juga ketersediaan jagung, di Sumut sudah ada  15 kelompok binaan BKP.

“Nah, kedepannya hasil rapat mengatasi inflasi di BI beberapa waktu lalu dalam waktu dekat ini kami akan melakukan penguatan dalam bentuk LUEF guna mengatasi ketersediaan cabai sehingga harga tetap normal,” ujar Purwadi.
Lebih lanjut Purwadi menjelaskan, program lainnya yang sedang digalakkan BKP adalah, mengurangi konsumsi beras dengan cara memperkenalkan makan-makan yang berasal dari tepung mocaf. Dengan demikian, maka ketersediaan akan beras di Sumut akan relatif aman.

Menyahuti hal ini, Anggota DPD RI Parlindungan Purba dan Anggota DPRD Sumut Brilian Moktar sepakat agar koordinasi lintas SKPD ditingkatkan. “Bila perlu kita buat pertemuan sebulan sekali di BKP. Kita undang SKPD terkait, dan kalau tidak datang akan kita publikasinya sehingga masyarakat tahu siapa sebenarnya yang tidak mau bekerja dalam mengatasi masalah kerawanan pangan ini,” kata Parlindungan. Brilian Moktar berjanji lewat kapasitasnya sebagai anggota panitia anggaran DPRD Sumut, politisi PDI-P ini akan berupaya menggenjot peningkatan anggaran ke depan.(dra)