6.000 Lebih WNI Terjebak di Mesir

11:36, 31/01/2011
6.000 Lebih WNI Terjebak di Mesir
DUKUNG RAKYAT MESIR: Demonstran mendatangi kedubes Masir di Washington, AS, kemarin. Mereka membawa spanduk dan foto demonstrasi menentang pemerintahan Presiden Mesir Hosni Mubarak dan mendukung rakyat Mesir menggulingkan pemerintahan yang sah.//REUTERS/Jose Luis Magana

Sultan: Kerusuhan Bisa Merembes ke Indonesia

JAKARTA-Kerusuhan di Mesir membawa dampak besar bagi Indonesia. Selain lebih dari 6 ribu warga Indonesia terjebak di negara di Benua Afrika itu, pergolakan politik di sana juga diprediksi bakal terjadi di Indonesia.
Warga negara Indonesia di Mesir yang terjebak umumnya mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di Universitas Kairo, salah satu universitas kenamaan di dunia, sejumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) yang sedang mengasi rezeki, amaupun seglintir pendatang illegal.

Hingga saa ini, pemerintah mencatat ada 6.000 WNI yang diketahui secara resmi keberadaannya di Kairo, ibu kota Mesir, maupun di kota-kota lainnya. Mereka terjebak di antara aksi bertajuk “Yawmul Ghadhab (Hari Kemarahan)”, gerakan unjuk rasa penggulingan Presiden Mesir Husni Mubarrak yang berkuasa selama 30 tahun.
Terkait hal itu, pemerintah Indonesia menjamin seluruh WNI yang tercatat tersebut dalam keadaan aman. “Kurang lebih ada 6100 WNI di Mesir. Hingga saat ini semuanya masih dalam keadaan baik, aman dan insyaallah dalam keadaan baik,” kata Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Minggu (30/1)

Menurut Marty, Pemerintah RI juga belum berencana melakukan evakuasi terhadap seluruh WNI tersebut. Pemerintah baru mengeluarkan travel advisory kepada WNI, baik yang berada di Mesir saat ini maupun yang merencanakan menuju ke Mesir. “Terutama yang sudah berada di Mesir agar senantiasa meningkatkan kewaspadaaan, menghindari tempat-tempat keramaian dan berkomunikasi terus menerus dengan KBRI kita,” tegas Marty.

Seperti diketahui, unjuk rasa “Ha­ri Kemarahan” di Kairo dan se­jumlah kota lainnya dimulai sejak Rabu (26/1). Selain di Kairo, sejumlah kota provinsi lainnya seperti Suez, Ismailiyah, Fayyum, Qalyubia dan Iskandariyah juga terjadi unjuk rasa serupa.

Para pengunjuk rasa menuntut pembubaran parlemen yang ter­pilih dalam pemilihan pada No­vember 2010 dan mendesak Pre­siden Hosni Mubarak untuk tidak lagi mencalonkan diri dalam pemilihan presiden pada akhir tahun ini.
Hingga Minggu pagi korban kerusuhan sudah mencapai 102 orang tewas. Korban tewas makin memperparah keadaan di Mesir.

Pemandangan ironis terlihat di Bandara Kairo saat 19 pesawat pribadi lepas landas menangkut orang kaya Mesir.  Di antara penumpang yang berada di pesawat itu adalah keluarga pengusaha telekomunikasi Mesir Naguib Sawiris dan pengusaha hotel Hussein Salem yang dikenal sebagai orang dekat Presiden Hosni Mubarak. Sebagian besar dari pesawat itu diketahui menuju ke Dubai. Mereka mengungsi karena sadar terancam oleh kemungkinan serangan warga yang mengamuk, orang-orang kaya Mesir ini memutuskan untuk keluar dari negeri itu. Demikian diberitakan The Daily Telegraph, Minggu (30/1).

Sementara pengunjuk rasa memang masih tampak memenuhi Kota Kairo dan beberapa kota besar di Mesir lainnya. Mereka terus menuntut Presiden Husni Mubarak mundur dari jabatannya. Kebijakannya yang dianggap terlalu memihak kalangan kaya negara tersebut, memicu warga makin beringas melakukan aksi protes.

Protes yang menuntut turunnya Presiden Housni Mubarak ini, dianggap sebagai protes berdarah yang paling parah pernah terjadi di Negeri Piramid. Ribuan warga juga dilaporkan terluka dalam bentrokan yang bermula dari protes anti-pemerintah tersebut.

Meski telah menunjuk Omar Suleiman sebagai wakil presiden, warga Mesir tetap bersikeras mendesak Mubarak untuk mundur dari jabatannya.

Menurut warga penunjukan Suleiman hanyalah tipu muslihat. Bagi Suleiman tidak lebih sebagai kroni dari Mubarak dan menuntut pembersihan pemerintah dari pengaruh Mubarak secara utuh.

Polisi menggunakan bebe­rapa puncak gedung di sekitar Bun­daran Tahrir untuk me­nem­bakkan gas air mata terhadap pe­ngunjuk rasa. Menteri Dalam Negeri Mesir Habib Al Adly me­ngatakan, pihaknya akan me­ngambil tindakan tegas terhadap pengunjuk rasa yang meng­gang­gu ketertiban umum.

Mendagri Al-Adly memang membolehkan para pengunjuk rasa untuk me­nyam­paikan inspi­rasi mereka, namun dia mewanti-wanti agar tidak meng­ganggu keamanan.

Ayman Nur, tokoh oposisi yang pada pemilihan presiden pada 2005 meraih suara terbanyak ke­dua setelah Mubarak me­nga­ta­kan keyakinannya bahwa Mesir akan menyaksikan revolusi total se­perti terjadi di Tunisia. “Revo­lu­si di Tunisia segera akan ter­ja­di di Mesir,” ujarnya.

Namun, kalangan pengamat mengatakan bahwa Presiden Mu­barak masih memiliki ke­kuatan karena didukung kuat oleh militer.

“Para pemimpin militer masih loyal kepada Mubarak. Hal itu ber­­beda dengan Ben Ali yang jatuh akibat ia tidak lagi diso­kong militer,” kata analis politik Amr Mostafa, dalam debat di jaringan televisi Al-Jazeera.
Meski begitu, tersiar kabar para demonstran akan melanjutkan aksi demo dengan skala lebih be­sar setiap harinya. “Muslim Mesir dan umat Kristiani akan bersama-sama berjuang melawan korupsi, pengangguran, penin­dasan dan ketidak bebasan,” tulis seorang aktivis via facebook-nya.

Pemerintah Mesir langsung menghadang aksi penggalangan massa dengan memblokir situs mikroblogging Twitter. Nasib serupa dialami Face­book, You­Tube, Person.com dan veoh.com. Namun beberapa war­ga Mesir mengklaim masih bisa mengak­ses situs-situs terse­but lewat te­lepon genggam.

Menjalar ke Indonesia

Pergolakan politik di negara-negara Timur Tengah, khususnya di Mesir, Yaman, dan Tunisia, dalam beberapa minggu terakhir ini ibarat gelombang pergolakan yang memiliki daya dobrak tinggi dari satu negara ke negara lain.
Demikian disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Hubungan Internasional, Andreas Hugo Pareira. Dengan menggunakan ’frame analis’ Samuel Huntington, lanjut  Andreas, pergolakan yang terjadi di negara Arab itu itu ibaratnya gelombang demokrasi keempat setelah Perang Dunia II: dari Eropa Selatan, Amerika Latin, Asia Timur-Tenggara, sekarang ke Timur Tengah.
“Pemicunya adalah  kelaliman rezim otoritarian, kemiskinan dan ketidakadilan,” ujar Dosen Fisip Universitas Parahiyangan ini.

Menurut Andreas, gerakan perlawanan terhadap kekuasaan biasanya dipicu oleh krisis pangan, lemahnya daya beli masyarakat, kemiskinan, ketidakadilan dan kelicikan pemerintah yang berkuasa.
Melihat hal tersebut, menurutnya, bukan tidak mungkin pergolakan yang terjadi di Mesir dan Tunisia bisa terjadi di Indonesia.

“Indonesia penah mengalami pada akhir dekade 90-an dalam fase gelombang ketiga. Namun melihat proses reformasi  yang  amburadul, kepemimpinan nasional yang semakin kehilangan kepercayaan, tingginya angka kemiskinan, bukan tidak mungkin gelombang itu kembali ke Indonesia,” tanda Andreas.

Pandangan yang sama disampaikan disampaikan Sri Sultan Hamengku Buwono X di sela-sela acara simposium Nasional Demokrat (Nasdem) di JCC, Kemayoran, Jakarta, kemarin.

Menurut Sultan, kerusuhan di Mesir bisa terjadi di Indonesia, jika masyarakat tidak percaya lagi pada institusi yang seharusnya memberikan arahan dan menjadi pelita bagi rakyat. Agar tidak terjadi delegitimasi kepada pemerintah, Sultan menyarankan, agar pemerintah segera memberikan klarifikasi kepada rakyat.
“Mana aspek yang ada kebenaran dan mana aspek pembohongan,” demikian Sultan.

Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi I DPR Tanthowi Yahya. Menurut Tanthowi, dimanapun, kalau rezim penguasa menindas rakyat, makan perlawanan akan mencuat.

Pandangan Andreas Hugo Pareira, Sri Sultan dan Tanthowi Yahya ini langsung ditampik Ruhut Sitompul. Jurubicara Partai Demokrat ini marah dengan pihak-pihak yang menghubungkan kerusuhan di Tunisia dan Mesir akan melanda Indonesia.

“Saya katakan, tolong catat dengan tebal. Sultan, Tanthowi itu (maaf) goblog,” kata pengacara nyentrik ini.
Menurut Ruhut, kondisi sosial politik di Tunisia dan Mesir sangat berbeda dengan Indonesia. Katanya, Tunisia dan Mesir dipimpin oleh rezim diktator, persis seperti Indonesia ketika dipimpin oleh rezim Soeharto. Sedangkan Indonesia kini, masih kata Ruhut, merupakan negara demokrasi terbesar di dunia. Selain itu, kedua negara di Afrika itu menjadikan kekuasaan sebagai panglima, sedangkan di Indonesia kekusaan berada di dalam payung hukum.
“Lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya,” kata Ruhut.

Ruhut pun menantang Sultan dan Tanthowi untuk memprediksi politik masa depan Indonesia. Dia berani bertaruh bahwa SBY tidak akan goyah sebab didukung oleh 63 persen rakyat Indonesia.
“Kalau SBY jatuh, potong leher saya. Kalau SBY tidak goyang, saya tantang si Sultan dan si Tanthowi untuk potong leher mereka,” demikian Ruhut. (bbs/yan/zul/jpnn)


YM

 
PLN Bottom Bar