JAKARTA-Keberadaan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH) terus dikritisi sejumlah politisi Partai Golkar. Dibongkarnya kasus tersangka mafia pajak Gayus Tambunan oleh Satgas dinilai sebagai motif untuk memperlemah institusi hukum.

“Motif itu terlihat dari cara Satgas “menggoreng” isu keluar masuknya Gayus dari Rutan Mako Brimob,” kata Bambang Soesatyo, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar di Jakarta, kemarin (9/1).
Menurut Bambang, dalam mengungkap kasus Gayus, Satgas PMH cenderung ingin menciptakan kehebohan atas perilaku Gayus. Disebut heboh, karena ulah Gayus yang pelesir ke luar negeri diungkapkan sejak November 2010, sebagaimana waktu tersangka mafia pajak itu berangkat. “Publik melihat hubungan Satgas dengan Gayus sangat dekat,” sorot Bambang.

Terungkapnya kepergian kasus Gayus itu, secara tidak langsung menyerang institusi hukum. Tidak cukup disitu, kali ini Satgas membidik posisi Kementrian Hukum dan HAM. Tuduhannya, penerbitan paspor palsu untuk meloloskan Gayus pergi ke Makau, Kuala Lumpur dan Singapura pada pekan terakhir Oktober 2010. “Seperti ada agenda politis yang dilakukan oleh Satgas,” duga Bambang.

Bambang menyatakan, anggapan ada agenda politisi itu tidak berlebihan. Sebab, saat Gayus melarikan diri ke Singapura, hanya Satgas PMH yang mampu bertemu dengannya. Kepergian Gayus selama Oktober 2010 itu, juga dilakukan sebelum Gayus mengaku keluar masuk tahanan selama 68 kali. “Mengapa baru diungkap sekarang dengan modus surat pembaca,” sorotnya.

Kritikan Golkar terhadap manuver Satgas PMH juga pernah diungkapkan Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso. Rentetan temuan tentang Gayus, kata dia, hanya menunjukkan rapuhnya alat penegak hukum atas hal-hal yang sudah pasti salah. Harus ada tindakan dari penegak hukum. “Jangan ini dijadikan tempat bermain Satgas,” kata Priyo.
Dengan tidak melaporkan langsung ke penegak hukum, kasus Gayus praktis hanya menjadi komoditas. Satgas diharapkan menjadi yang terdepan untuk memainkan posisinya secara elegan. Menurut Priyo, dengan kinerja semacam ini, penunjukan Satgas terkesan menggerogoti tugas kepolisian. “Perlu ditindaklanjuti atau tidak (keberadaannya). Itu kewenangan Presiden,” jelas Priyo. (bay/jpnn)