Kasus Mafia Pajak Gayus

JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk segera meminta keterangan mantan Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri (BHD). Koordinator Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane merasa yakin, BHD tahu banyak masalah di balik kerumitan perkara yang dipicu kelakuan Gayus itu.

Keyakinan Neta berkaitan dengan statemen Ketua Komisi III DPR Benny Kabur Harman yang menyebutkan BHD pernah mengatakan, pengungkapan kasus Gayus bisa berdampak sistemik karena melibatkan tokoh ekonomi dan tokoh kekuasaan yang begitu kuat.

Menurut Neta, KPK juga tidak serius mengungkap kasus ini jika tidak segera meminta keterangan mantan kabareskrim itu. “Jika KPK memang serius menuntaskan kasus Gayus, IPW mendesak KPK segera memanggil mantan Kapolri BHD dan Ketua Komisi III berkaitan pernyataan, “bila semua kasus Gayus diungkap bisa menggoyang publik”. Jadi penting untuk meminta keterangan BHD,” ujar Neta kepada koran ini, Minggu (16/1).

IPW menilai pernyataan BHD sebagai disampaikan Benny, jika itu benar maka hal tersebut sebagai kamuflase dan pembodohan bagi publik untuk melindungi pihak-pihak tertentu. “Pernyataan itu bentuk diskriminasi hukum dan sangat menciderai rasa keadilan publik”, ujar Neta.

Dia juga mendesak Komisi III untuk memanggil BHD, guna mengungkap apa yang dimaksud “berdampak sistemik” dan siapa saja yang terlibat. “IPW menilai sikap BHD itu membuat polri menjadi tidak profesional dalam menyelesaikan kasus Gayus. Terbukti jenderal-jenderal yang membuka rekening gayus RP28 M tidak tersentuh. Paspor aspal Gayus dan istrinya belum juga disita, sehingga pelarian Gayus sebanyak 68 kali tidak kungjung terungkap secara jelas,” bebernya.

Dikatakan, jika KPK tidak segera menuntaskan kasus Gayus ini secara gamblang, maka kasus ini akan menyita energi pblik. “Untuk itulah KPK perlu segera menuntaskannya agar energi bangsa ini tidak terkuras hanya untuk mengurus kasus Gayus,” ujarnya. (sam)