Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie mendirikan Sekolah Hukum dan Pemerintah bernama Jimly School Law and Government. Sekolah hukum dan pemerintahan swasta pertama di Indonesia diperkenalkan melalui acara Workshop “Revisi Undang-Undang Partai Politik”.

“Sekolah ini seperti Lemhannas, tapi versi swastanya,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie, Selasa (18/1). Menurutnya, pembangunan sekolah hukum dan pemerintahan ini, merupakan prakarsa dari mantan mahasiswanya, seperti Andi Muhammad Asrun, Rofiqul Umam, dan Zainal Arifin Hoesien.

Dia menyebutkan, pendirian ini untuk menyediakan agenda bagi para politisi yang duduk di lembaga legislatif maupun eksekutif, baik yang sudah ataupun yang hendak menjadi calon agar dapat mengikuti “scores training” mengenai hukum dan pemerintahan.  “Kan tidak semua yang jadi wakil rakyat, pejabat politik, atau yang berminat mengerti hukum dan pemerintahan. Karena kalau mereka sudah sibuk sulit untuk belajar, ini pendidikan singkat,”ujarnya.
Sasarannya, tambahnya ada 15 ribu  anggota dewan seIndonesia. Tidak hanya itu, tim sukses dan calon kepala daerah juga perlu tahu hukum termasuk bagaimana cara bersengketa di MK.

Jimly menekankan pendidikan ini untuk melatih sikap sebagai pemimpin, kemampuan teknik memimpin, dan pengetahuannya agar kepemimpinannya berguna bagi bangsa. “Kalau dia memimpin bidang ekonomi tentu tidak cukup teori, tapi realitas ekonomi juga. Jadi kepala daerah harus bisa melihat kondisi ma syarakatnya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Jimly mengatakan, sekolah ini akan kerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, dan anggota legislatif. (bbs/jpnn)