Pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui Kantor Urusan Bantuan Bencana Luar Negeri (Office of Foreign Disaster Assitance/ OFDA) Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) menyerahkan bantuan finansial dan teknis bagi korban letusan Gunung Sinabung.

Bantuan finansial direncanakan akan digunakan oleh Federasi Palang Merah Internasional dan Masyarakat Bulan Sabit, Palang Merah Indonesia (PMI) untuk membeli, membagikan, dan memenuhi kebutuhan bantuan seperti masker wajah, alat-alat kesehatan, wadah penyimpanan air bersih, selimut, plastik dan matras. Bantuan ini juga akan digunakan untuk memperbaiki sanitasi dan layanan kebersihan sekaligus memberikan bantuan psikososial bagi para korban.

Bantuan teknis nantinya akan disampaikan melalui Program Bantuan Bencana Gunung Berapi (Volcano Disaster Assitance Program/VDAP) kepada Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (Center of Volcanology and Geological Hazard Mitigation/CVGHM) guna memperkuat pemantauan dan kesigapan terhadap kegiatan gunung berapi di wilayah sekitar. Peralatan senilai 35.000 dolar AS tersebut akan menciptakan jaringan pemantauan seismik di dekat Gunung Sinabung untuk memberikan data yang lebih baik mengenai gempa bumi akibat gunung berapi sebagai peringatan awal jika akan terjadi letusan.

VDAP sendiri akan mendirikan tiga stasiun lapangan seismik dan sebuah stasiun pangkalan di dekat Gunung Sinabung. Stasiun-stasiun ini akan memberikan data ke observatorium CVGHM baru yang memungkinkan pemantauan gunung berapi secara langsung (real-time) dan memberikan informasi terkini kepada masayrakat di sekitarnya.

Gubernur Sumatera Utara H Syamsul Arifin SE menyambut baik bantuan yang disampaikan langsung oleh Konsulat Jenderal AS di ruang kerjanya Lantai 10 Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jumat (17/9). Diharapkan bantuan tersebut dapat bermanfaat meringankan beban penderitaan masyarakat yang menjadi korban letusan Gunung Sinabung.

“Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengucapkan terimakasih atas bantuan ini. Semoga apa yang dilakukan tidak menimbulkan masalah dan tanpa melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan. Sehingga tidak menimbulkan masalah di tengah-tengah masyarakat sekitar proyek tersebut,” ucap H Syamsul Arifin SE.(jul)