MEDAN-Seharusnya calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang lulus di Pemko Medan tahun 2009 lalu sudah bisa masuk kerja bulan April, namun hingga sudah memasuki April CPNS masih terlantar.

Untuk Kota Medan, dari 688 formasi CPNS yang dinyatakan lulus, sebanyak 650 berkas CPNS sudah dianggap beres oleh Badan kepegawaian Daerah (BKD) Kota Medan dan BKN. Berkas itu pun sudah di meja Pj Wali Kota Medan, Syamsul Arifin.

“Dari 688 formasi CPNS Kota Medan sebanyak 650 sudah kita antarkan untuk diteken SK-nya oleh Pj Wali Kota. Jadi kita sedang menanti itu. Begitu diteken akan langsung kita bagikan kepada CPNS,” terang Lahum Lubis, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Medan, Kamis (1/4).
“Kalau di SK-nya tertera per 1 Januari 2010. Tapi realisasi mulai kerja belum pasti. Tapi kita usahakan bulan ini sudah mulai masuk,” lanjut Lahum.
Apabila waktu masuk kerja terus molor rapel gaji tidak ada. Mereka baru akan digaji ketika terhitung masa kerja. “Nantikan mereka harus buat pernyataan dari SKPD masing-masing tempat mereka bertugas bahwa yang bersangkutan sudah masuk kerja. Dari situ baru dibayarkan gajinya,” kata Lahum.

Sementara itu, Lahum juga tak membantah bahwa masih ada CPNS di lingkungan Pemko Medan yang belum beres berkasnya. Jumlahnya sekitar 33 CPNS. Makanya data mereka belum bisa diserahkan kepada Pj Wali Kota Medan. “Kita perioritaskan dulu yang sudah beres. Yang lain menyusul. Setelah berkas selesai, akan langsung kita antar ke Pj Wali Kota Medan,” tambah Lahum.

Kalau SK nanti sudah diteken Pj Wali Kota Medan, Lahum menyatakan, akan langsung memanggil para CPNS. SK akan diberikan namun secara simbolis dulu. Hal ini dikarenakan para CPNS harus melengkapi berkas terakhir, yakni pengisian biodata. Ini sangat penting demi kebenaran data yang berhubungan dengan penghasilan. “Bukan mau macam-macam, tapi ini prosedur. Demi kelengkapan data base kita, CPNS nantinya diwajibkan mengisi biodata dulu baru SK diberikan,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun BKN Regional IV Sumut-NAD, Sabar Menanti Marbun membantah pernyataan Sekretaris BKD Sumut, Idrisyah yang menyatakan berkas CPNS masih terkatung-katung di BKN.

Menurutnya, seluruh berkas CPNS kabupaten dan kota telah selesai. Dia bilang, hanya tinggal tiga kabupaten lagi yang belum jelas, yakni Gunung Sitoli, Nias Barat dan Nias Utara. “Tidak benar jika BKN menahan-nahan SK CPNS, di sini hanya bertugas dan berwenang mengeluarkan NIP saja. Dan sekarang, NIP-NIP CPNS sudah diserahkan semuanya kepada setiap BKD kabupaten dan kota,” tandasnya. Dia bilang, kalau pun ada masalah, itu tanggung jawab masing-masing kabupaten kota.

Pria berkumis putih tersebut memang mengakui, jika pemberian atau penetapan NIP CPNS masih ada yang belum selesai alias ditunda. Kabupaten yang belum menerima NIP tersebut antara lain Nias Barat, Nias Utara dan Kota Gunung Sitoli. “Untuk ketiga daerah tersebut memang sampai saat ini NIP-nya belum dikeluarkan karena masih terganjal persoalan. Persoalannya adalah mengenai rekrutmennya. Saat ini, BKN tengah menunggu intruksi dari Menpan,” tuturnya lagi.

Ketika ditanya tentang detail persoalan rekrutmen CPNS di tiga kabupaten tersebut, Sabar Menanti mengatakan, persoalan tersebut tidak bisa dijelaskan. Karena masih dalam proses penelitian di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. “Tunggu instruksi sajalah. Kalau tidak ada juga instruksi dari Menpan tentang NIP CPNS di tiga kabupaten tersebut, Kami (BKN regional VI, Red) tidak bisa mengambil keputusan,” ungkapnya.
Menurut data yang ada sebanyak 500 CPNS di Gunung Sitoli, 350 CPNS di Nias Utara dan 500 orang CPNS di Nias Barat masih terkatung-katung dan belum mendapat kejelasan dari pemerintah.

Sedangkan 428 CPNS di Pemko Binjai 28 di antaranya belum memiliki SK. Humas Pemko Binjai, H Asnawi SSsos menjelaskan, belum keluarnya SK dari 28 CPNS tersebut bukan disengaja olah Pemko Binjai. Melainkan ada masalah yang dihadapi di BKN. “Pemko Binjai sering berkoordinasi dengan BKN terkait 28 SK CPNS yang belum keluar, dan alasan dari BKN banyak masalah yang dihadapi seperti administrasi. Bahkan, kesalahan yang sering terjadi, SK CPNS di Kota Binjai terkirim ke daerah lain,”jelas Asnawi.

Menurut Asnawi, SK CPNS yang keluarnya tidak merata itu hal yang bisa. Sebab, bukan hanya di Kota Binjai ada penerimaan CPNS. Sehingga data-data yang ada di BKN bertumpuk dan sering terjadi kesalahan. “SK CPNS turun secara bertahap di kabupaten dan kota, memang SK CPNS itu tidak mesti serentak turun di kabupaten dan kota ,”terangnya.

Kepala BKD Kabupaten Karo, Drs Kawar Sembiring, ketika dihubungi menyatakan, belum dapat memastikan kapan SK CPNS yang telah lulus seleksi  dikirimkan pihak BKN. “Kami (Pemkab Karo, Red) sudah sering ke Jakarta untuk mempertanyakan hal itu, tetapi tetap belum dikeluarkan,” ujarnya.

Sedangkan, Kepala BKD Langkat Amril Nasution mengaku, rekomendasi BKN  sudah diterima BKD Langkat. Saat ini tengah membuat SK Bupati atas rekomendasi BKN yang telah mereka terima. “Memang untuk awal bulan ini belum bisa kita keluarkan, karena masih harus membuat SK Bupati atas rekomendasi data CPNS yang lolos seleksi tahun 2009, kemungkinan dua pekan lagi sudah keluar,” kata Amril. (ful/mag-13/ndi/wan/mag-4/btr)