Disharmonis Gubsu-Wagubsu

MEDAN-Aroma ketidakharmonisan hubungan Gubernur Sumatera Utara dan wakilnya makin kencang tercium. Hubungan kerja kedua orang kuat di pemerintahan provinsi Sumut ini benar-benar tidak sehat. Demikian pandangan Ketua Fraksi PDI-P DPRD Sumut, Budiman Nadapdap.

Budiman mengaku sempat mendengar keluh kesah Gubsu Syamsul Arifin di rumah tahanan Salemba. Ketika itu, Budiman baru saja menemui Ketua DPD PDI-P Sumut, Panda Nababan, yang juga ditahan di Salemba.

Dia mengungkapkan, ketika bertemu Gubsu itu, Syamsul mengeluhkan sikap Gatot yang katanya tidak mau menanggapi telepon dan SMS darinya. Apalagi hingga kini Wagubsu tidak pernah menjenguk Gubsu di Salemba.
Dampak lainnya, Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) Pemprovsu sebesar Rp800 miliar pada tahun anggaran 2010. Kelebihan anggaran ini menunjukkan Pemprovsu tidak bekerja optimal.

Hubungan tidak sehat antara dua pemimpin di Sumut itu diamini beberapa pengurus DPD PDI-P Sumut yang juga turut berkunjung ketika itu. Seperti Wakil Sekretaris Hubungan Internal DPD PDI-P Sumut Drs Sutarto MSi, Kepala Bidang Organisasi Kemasyarakatan Syahrul Siregar dan Bendahara Meinarty Rehulina serta Humas PDI Perjuangan Sumut, Rion Aritonang.

Sistem kerja seperti ini, ucap Budiman, sangat mengganggu kinerja pemerintahan. Apalagi Wagubsu disebut-sebut tidak mengetahui pelantikan sejumlah pejabat. Anehnya lagi sampai saat ini Gubsu masih suka mengganti pelaksana tugas (Plt) menjadi Plt, bukan langsung didefenitifkan.

Selain itu, pada penerapan PP No. 41/2007 tentang tata kelola pemerintahaan belum berjalan baik di Sumut. Pejabat di eselon II, III dan IV masih banyak dihuni Plt, namun belum didefenitifkan.

Misalnya, pengangkatan Hasiholan Silaen menjadi Plt Sekda menggantikan RE Nainggolan yang memasuki masa pensiun. Ketika mengganti pejabat sekda dari Hasiholan Silaen ke Rahmatsyah, statusnya juga tetap Plt.
Parahnya lagi, masih ada enam SK Gub su mengenai Plt tidak mau dijalankan Wagubsu dengan alasan tidak dilibatkan. “Ini kan mempertontonkan ketidakpeduliannnya (Wagubsu). Kami meminta pimpinan DPRD Sumut segera menyikapi ketidak harmonisan ini,” ucapnya.

Pada prinsipnya, tambahnya, PDIP tidak mau dituding memperkeruh suasana. Tetapi partai ini khawatir, bila masalah ini dibiarkan mengendap, hanya membuat pemerintahan semakin tidak kondusif.  Wagubsu Gatot Pudjo Nugroho ketika ditanya wartawan mengenai hubungannya dengan Gubsu, mengaku tetap berkoordinasi mengenai program kerja sesuai visi dan misi pasangan Syampurno ketika mencalonkan diri 2 tahun silam. “Kita masih sering berkoordinasi,” katanya. (ril)